JOMBANG - Kebijakan pembatasan stok Pupuk bersubsidi, membuat sebagian besar Petani asal Jombang resah. Apalagi, di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang. Musim hujan telah tiba, mereka membutuhkan banyak persediaan pupuk untuk kelangsungan bertani.


Akibatnya, para Petani terpaksa mengeluarkan budget yang lebih besar untuk membeli Pupuk non subsidi. Terutama yang paling terdampak adalah, Petani Tembakau. Pasalnya, tanaman jenis ini tidak diberikan perhatian. Sehingga, dengan berat hati mereka harus menerima pahitnya kebijakan.


Selaras dengan pernyataan Kardi, berusia 50 tahun. Seorang Petani tembakau asal Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Menyatakan bahwa, produktivitasnya mengalami penurunan. Disebabkan, oleh adanya pengurangan pupuk bersubsidi. Terlebih, tembakau justru sangat memerlukan Pupuk Urea untuk pertumbuhan.


Mengutip dari radarjombang.jawapos.com, Kardi yang ditemui Wartawan sedang menyirami tanaman tembakau. Dia menyampaikan keluh kesahnya:

”Sekarang hanya bisa mendapat 7 kilogram pupuk Urea dan tambahan 7 kilogram NPK. Khususnya, jenis Urea sekarang dibatasi tidak seperti tahun-tahun lalu. Ya harapannya pupuk subsidi ditambah, agar produksi tembakau dapat maksimal, tidak seperti sekarang mengalami penurunan." ujar Kardi


Dari pernyataan Kardi, dapat kita ketahui bahwa stok pupuk di musim hujan masih menjadi keresahan bagi Petani. Karena, pengurangan subsidi berdampak pada produktivitas. Sehingga, tanaman kurang dapat diharapkan. Hasil panen yang dinantikan pun masih menjadi kecemasan.


Pasalnya, sekarang hanya memperoleh 7 kilogram untuk tembakau banon 100. Setara dengan luas 1.400 meter persegi. Padahal, keperluan lahan dengan seluas itu membutuhkan 50 kilogram. Atau, setara dengan satu sak pupuk jenis Urea.


Hal tersebut membuat Petani Tembakau kelabakan. Sehingga, bingung harus menutupi kekurangan dari mana. Kesejahteraan mereka pun terusik. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi pasca covid19 yang kurang stabil. Tentunya, rakyat memerlukan bantuan dan keringanan dari pemerintah. Kebijakan yang pro rakyat dan memberikan kesejahteraan.


Selain itu, ternyata masih ada kegelisahan lain mengenai kebijakan terkait stok pupuk. Pemerintah setempat kabupaten Jombang, memutuskan hanya menyalurkan 2 jenis pupuk bersubsidi. Yakni, berjenis KNO3 dan Pupuk NPK.


Hal ini terbaca bahwa, mengalami pengurangan pupuk bersubsidi. Karena, tahun sebelumnya terdapat empat kategori pupuk bersubsidi. Yaitu jenis SP-36, Urea, KNO3, ZA, dan Pupuk Organik. Selaras dengan pernyataan M.Rony, selaku Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang yang dikutip dari faktualnews.co:

“Sebelumnya ada empat pupuk bersubsidi diantaranya SP-36, Urea, KNO3, ZA, dan organik. Tapi, sesuai dengan kebijakan baru sekarang kami hanya menyalurkan dua jenis pupuk yang bersubsidi yaitu KNO3 dan NPK.” jelas M.Rony


Kebijakan tersebut, disebabkan oleh peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 tahun 2022. Berkaitan dengan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET), pada pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Dimana aturan ini sudah diberlakukan sejak 8 Juli 2022 yang lalu.


Akhirnya, banyak para Petani yang dibuat semakin tidak tentu arah dengan kebijakan baru. Musim hujan sudah datang, namun modal mereka untuk bercocok tanam terbatas. Apalagi, di tengah isu resesi ekonomi yang sedang melanda pasca pandemi. Tentunya, berat jika harus membeli pupuk non subsidi. Karena, harganya pasti lebih mahal dan membutuhkan kantong tebal.


Apalagi, kalau cuaca seperti ini biasanya para Petani sudah pada berebutan Pupuk. Namun, sayangnya ketersediaan yang terbatas dan harga kurang selaras. Membuat mereka hanya berharap, bisa panen walau dengan segala keterbatasan. Apalagi, melihat Harga Pupuk Urea yang cukup bikin pusing.


Menuangkan segala keluhan dan aspirasi. Supaya, pemerintah pusat maupun setempat bisa lebih bijak dan pro rakyat. Jangan hanya janji manis yang tidak pernah tahu ending-nya. Seharusnya, mampu membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat dan memberikan solusi permasalahan.