JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan melakukan jemput paksa kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kasus suap gratifikasi APBD Papua.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penjemputan sendiri akan dilakukan apabila yang bersangkutan secara tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam proses pemanggilan.

"Jadi secara normatif kan jemput paksa itu emang boleh ya, menurut hukum acara pidana, ketika seorang saksi atau tersangka dipanggil secara sah 3 kali atau yang ketiga kalinya kemudian mangkir," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).

Ali juga menerangkan, bahwa kondisi mangkir sendiri merupakan keadaan dimana pihak tertentu tidak memberikan alasan kehadirannya pada saat proses pemeriksaan.

"Mangkir tanpa ada keterangan konfirmasi ataupun alasan-alasan yang kami nilai tidak sesuai dengan alasan hukum gitu," katanya.

Ali juga menerangkan, bahwa saat ini kondisi di Papua sendiri masih terus dilakukan pemantauan, terlebih dari KPK sendiri sudah tidak mau berlarut-larut menunggu Lukas Enembe.

"Tetapi yang terpenting bagi kami, dalam proses penanganan perkara ini adalah kami tidak hanya fokus ke persoalan keterangan tersangka itu," terangnya.
"Jadi, alat bukti lain justru menjadi lebih penting bagi kami. Empat alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, ahli. Itu yang menjadi penting bagi kami untuk menguatkan dugaan korupsi dari tersangka," tambahnya.
https://nasional.okezone.com/read/20...-enembe?page=2
SIap-siap dijemput paksa
publik Papua kayaknya condong dukung KPK sekarang karena gerah sama Lukas Enembe

Lukas Enembe Diperiksa Dokter dari Singapura, KPK Belum Terima Hasilnya

afiez • 15 Oktober 2022 12:42 
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima hasil pemeriksaan tim dokter dari Singapura yang menangani Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Jayapura.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan secara resmi apa yang menjadi hasil pemeriksaan itu," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Leuweung Geledegan Ecolodge, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Dia menekankan pemeriksaan oleh tim kesehatan mestinya dilakukan secara independen. Sehingga, KPK bisa memantau pemeriksaan dan tak diragukan hasilnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda Sereri, Gifly Buiney, menilai kondisi Lukas yang sakit dapat berdampak pada pemerintahan. Kondisi juga diperparah dengan proses hukum yang tengah diusut KPK terhadap Lukas.

"Saya tidak tahu kenapa, tetapi sejak Bapak Gubernur sakit dan Bapak Wakil Gubernur meninggal dunia, secara psikologis pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menurun. Kondisi ini sangat memprihatinkan," ujar Gifly melalui keterangan tertulis.

Menurut Gifly, Papua dengan persoalan yang kompleks dan dinamika yang tinggi membutuhkan sosok pemimpin yang bekerja maksimal melayani masyarakat. Dia mengaku pernah mengalami pelayanan yang kurang sejak kabar Lukas sakit.

"Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali ada keperluan ke OPD tertentu, ke kantor gubernur, kita tidak menemukan pejabat di sana," terang Gifly.

Dia meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menunjuk pejabat baru gubernur. Hal itu demi mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Yang terpenting adalah (penunjukan pejabat baru gubernur) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Gifly.


Sebelumnya, tim dokter asal Singapura didatangkan ke kediaman Lukas di Jayapura, Papua, pada Selasa, 11 Oktober 2022. Dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote, menuturkan selama lima jam sejumlah tindakan medis terhadap Lukas dilakukan.
https://www.medcom.id/nasional/hukum...erima-hasilnya
Meragukan kredibilitas dokter Singapura secara tak langsung
Masyarakat Papua merasa kinerja pelayanan pemerintah Papua menurun