Jakarta - Pembekuan sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, berujung pada kritik ke Twitter. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Twitter demokratis.

"Twitter harus berpolitik secara demokratis dan jangan jadi kaki tangan penguasa," tulis Fadli lewat Twitter, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: PAN: Kalau Twitter Berpihak, Bisa Rusak Kualitas Demokrasi RI



Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan oleh kolega Fadli di DPR, Fahri Hamzah. Fahri meminta Twitter jangan berpolitik. 'Jangan berpolitik' yang dimaksud Fahri adalah agar Twitter bertindak dan mengambil keputusan menggunakan UU dan aturan yang ada. Dia meminta Twitter tidak menjalankan agenda politik penguasaan.

"Kami tak masalah kamu cari makan di sini. Tapi jangan berpolitik dengan kami. Kami muak diatur-atur sembarangan. Kami bangsa yang sabar tapi tidak suka kalau orang wewenang-wenang. Kami lawan sampai tetes darah penghabisan," ungkap Fahri lewat Twitter.

Baca juga: Ramai-ramai #MenghindariSuspend di Twitter


Pembekuan akun-akun ini berlanjut dengan munculnya tagar #MenghindariSuspend. Isinya bukan kritik terhadap pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo, melainkan satire berupa sanjungan. Tagar #MenghindariSuspend jadi trending topic di Twitter Indonesia.

Menkominfo Rudiantara telah membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara kepada detikcom, Rabu (13/6/2018).

sumber :
https://m.detik.com/news/berita/d-40...angan-penguasa

Ini orang harus lebih belajar baca dulu syarat dan ketentuan berlaku sebelum mendaftar.
Jokowi (pemerintah) adalah hal yang paling diingat sama dia setiap detik.