itoday - Daya beli masyarakat menurun karena kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang memukul daya beli masyarakat, seperti menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi listrik.

Analisis itu disampaikan pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng kepada intelijen (20/07). "Jokowi yang memukul daya beli masyarakat, menaikkan harga bahan bakar minyak di awal pemerintahan," tegas Salamuddin.

Menurut Salamuddin, menaikkan harga BBM pada saat harga minyak mentah sedang jatuh merupakan tindakan super konyol Pemerintah Jokowi.

"Justru negara-negara lain menggunakan kesempatan itu untuk menekan biaya produksi, menekan harga, sekaligus mengangkat daya beli yang tengah jatuh, yang merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar negara," jelas Salamuddin.

Salamuddin menilai, Pemerintahan Jokowi lebih lucu lagi menaikkan harga listrik hampir setiap bulan sementara harga energi primer jatuh. "Kebijakan ini telah memukul daya beli dan sekaligus melipatgandakan inflasi yang terus ditutup-tutupi dengan manipulasi statistik," beber Salamuddin.

Kata Salamuddin, pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang hanya ditopang oleh tambahan utang pemerintah yang bernilai lebih dari Rp 1000 triliun dalam 2,5 tahun terakhir, dan kemungkinan Rp 1500 triliun dalam 3 tahun anggaran. Sandaran ekonomi pada utang tidak akan berdampak pada penerimaan pajak uang yang berarti. Pada tahap selanjutnya utang akan menjadi beban fiskal.

Sementara itu, kata Salamuddin, utang tidak digunakan sebagai belanja dalam kegiatan yang menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi dalam negeri. Utang sebagian besar digunakan untuk membeli barang-barang impor yang menciptakan dampak berganda bagi keuntungan bagi negara lain.

“Ambruknya penerimaan pemerintah sekarang yang menimbulkan defisit hingga 2,92 persen PDB, dugaan saya lebih dari 3 persen PDB, adalah karena ulah pemerintah sendiri, yakni membohongi rakyat dan menipu diri sendiri setiap hari. Kalau mau keadaan membaik cobalah bersikap jujur dan jangan suka menipu," pungkas Salamuddin.

IToday