Uji coba sistem electronic road pricing (ERP) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, September 2014.


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama resmi menghapus kebijakan 3in1 di jalan-jalan protokol di Ibukota mulai pekan depan. Gubernur yang biasa disapa Ahok itu menilai, dengan atau tanpa 3in1, jalan protokol seperti Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin tetap macet.

Ahok menyebut 3in1 tidak berpengaruh besar dalam mengurai kemacetan. Pengendara mengakali sistem ini dengan menyewa jasa joki di jalan. "Pokoknya 3in1 sudah pasti nggak ada. Tinggal apakah menunggu langsung ERP atau Ganjil Genap," ujarnya seperti dikutip dari BeritaJakarta.com. ERP alias electronic road pricing adalah Kebijakan jalan berbayar.

Rencananya dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar Forum Group Discussion (FGD), untuk mendiskusikan kebijakan selanjutnya sebelum pengganti 3in1 diterapkan. Ahok menyatakan sebelum kebijakan pengganti diterapkan, pemerintah harus menampung aspirasi dari publik. Sehingga bisa diputuskan apakah nantinya kebijakan pengganti diterapkan pada jalur yang sama, termasuk waktu penerapannya.

"Kami juga belum tahu apakah Ganjil Genap akan memakai jalur yang sama kalau sampai jadi. Jamnya mungkin agak nambah satu jam saja kalau sampai jadi. Tapi ini butuh diskusi grup dulu," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut sistem ERP akan dikebut pengkajiannya untuk diterapkan sebagai pengganti. Jika memakai ERP target pelaksanaannya agak lama, hingga tahun 2017. Saat ini pemerintah sedang mempercepat untuk pelelangan. "Kami lakukan lelang, lalu melakukan diskusi untuk pencepatan law enforcement, database kendarannya," ucap Andri, seperti dipetik dari Detik.com.

Sebelum penghapusan 3in1, Dinas Perhubungan akan mengumumkan pada masyarakat soal pengalihan arus sebelum dan sesudah masuk kawasan 3in1 yang dihapus. Andri menjelaskan, dari hasil evaluasi program Dinas Perhubungan, ke depannya Polda Metro Jaya akan memperkuat dukungan terkait permasalahan transportasi di ibu kota.

Selama uji coba penghapusan 3in1, menurut Ahok, pengguna moda transportasi umum bus tingkat bertambah. "Sekarang sudah empat ribuan (penumpang), meningkat terus," kata dia seperti diwartakan CNN Indonesia. Padahal jumlah itu hanya dilayani enam bus. Berarti satu bus bisa mengangkut 800 orang. Maka, Ahok juga berencana membeli 25 bus tingkat sebagai tambahan. Bus tingkat ini akan beroperasi secara gratis di jalur-jalur protokol yang selama ini diberlakukan sistem 3in1.

ERP adalah metode mengendalikan kepadatan jalanan dengan memungut tarif secara elektronik, pada jam dan jalan tertentu. Harapannya, masyarakat mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih pada kendaraan umum. SIngapura adalah salah satu negara yang sukses menjalankan sistem ini. Sistem ini pernah diuji awal tahun ini.

Sedangkan Kebijakan Ganjil-Genap (odd even formula), adalah sistem pembatasan peredaran kendaraan sesuai nomor pelat mobil. Izin peredaran kendaraan di jalan, disesuaikan dengan nomor pelat mobil. Beijing pernah sukses menjalankan sistem ini. Jakarta pernah menggagasnya di masa Gubernur Joko Widodo, tapi batal.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...pengganti-3in1

---