Mensos: Pertahun Omset Bisnis Narkoba Rp 53 Triliun, Human Traffiking Rp 63 Triliun
Sabtu, 28 November 2015 11:46


Mensos Khofifah Indar Parawansa

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial merilis data dalam setahun perputaran uang narkoba Rp 53 triliun.
Sedangkan omset perdagangan manusia atau human trafficking Rp 63 triliun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan para korban anak-anak mulai dari paedofil hingga trafficking dengan beragam bentuk kekerasan, baik seksual maupun pengiriman tenaga kerja atau buruh migran. "Kita mesti melakukan berbagai upaya bersama-sama untuk mereduksi secara bertahap sindikat mafia internasional tersebut, ” ujar Khofifah, Jumat (27/11/2015).

Tim Satuan Tugas (Satgas) di bawah kewenangan Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang yang diketuai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). “Dalam tim satgas tersebut, posisi Kementerian Sosial (Kemensos) berperan memberikan rehabilitasi dan mitigasi sosial hingga pelaksanaan pemulangan para korban ke daerah asal mereka, ” ucapnya.

Hingga kini, diperkirakan banyak terjadi kasus trafficking tapi tidak dilaporkan dan tercatat. Namun hal itu, terlihat dari sangat besarnya omset dalam setahun. “Di jajaran Kemensos, tim satgas trafficking berada di dalam koordinasi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunasosial, ” katanya.

Saat ini, ada 4.600 TKI bermasalah sudah mendapatkan program intervensi dari Kemensos, berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). “Bagi para TKI bermaslah, Kemensos telah memberikan UEP dan KUBE sebagai upaya penguatan dari sisi ekonomi dan kemandirian, ” katanya.
http://bangka.tribunnews.com/2015/11...-rp-63-triliun


Oknum TNI Terjaring Razia Narkoba di Kompleks Kostrad Tanah Kusir
23 Feb 2016 at 15:30 WIB

Liputan6.com, Jakarta - TNI AD melakukan bersih-bersih di lingkungannya dari narkoba. Dua hari operasi digelar, aparat menjaring beberapa warga sipil dan personel Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Menurut Kepala Dinas Perangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah, operasi digelar 2 hari berturut-turut.

Yaitu pada Minggu 21 dan Senin 22 Februari 2016, di Perumahan Kostrad, Jalan Darma Putra 3 Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Operasi dilakukan oleh internal Kostrad.

"Konsentrasi kita saat ini adalah bahaya narkoba, karena ini menyusup ke mana-mana," kata Fadhilah saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (22/2/2016).

Sasaran operasi tidak hanya penyalahgunaan tapi juga menargetkan peredaran narkotika di kompleks perumahan militer tersebut.

"Sasarannya semua, tidak hanya penyalahgunaan," beber Fadhilah.

Informasi yang dihimpun Liputan6.com, hasil operasi selama 2 hari berturut-turut itu menjaring sejumlah pengguna, diduga pengedar dari pihik TNI, Polri, dan sipil. Namun saat dikonfirmasi hal tersebut, Fadhilah menyerahkan hal itu kepada hasil pemeriksaan.

"Kalau itu tunggu hasil pemeriksaan, prinsipnya kita concern dengan permasalahan narkoba dan saat ini mereka dalam proses pemeriksaan," ujar Fadhilah.

"Soal nama-nama siapa saja, saya tidak bisa sebutkan karena masih pemeriksaan," dia menambahkan.

Salah satu warga setempat, Koko, menyaksikan razia yang dilakukan Kostrad, Minggu 21 Februari 2016. Dia melihat aparat membawa benda menyerupai alat hisap sabu keluar dari salah satu rumah di Kompleks Kostrad, di RT 4 RW 7.
http://news.liputan6.com/read/244331...ad-tanah-kusir


Menhan Nilai LGBT Bagian dari "Proxy War" yang Harus Diwaspadai
Selasa, 23 Februari 2016 | 22:08 WIB


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. "Sejak 15 tahun lalu saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah," kata Menhan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Menurut Ryamizard, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Oleh karena itu, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai. "(LGBT) bahaya dong, kita tak bisa melihat (lawan), tahu-tahu dicuci otaknya, ingin merdeka segala macam, itu bahaya," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.

Ia menjelaskan, perang proksi itu menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. "Kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Kalau bom atom atau nuklir ditaruh di Jakarta, Jakarta hancur, di Semarang tak hancur. Tetapi, kalau perang modern, semua hancur. Itu bahaya," ujarnya. Ia menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, tetapi menggunakan pemikiran. "Tidak berbahaya perang alutsista, tetapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara," tuturnya.
http://nasional.kompas.com/read/2016...rus.Diwaspadai


Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung:
Narkoba dan LGBT, Disetting untuk Merusak Bangsa
26/2/2016


Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewyk Pusung:"Tak Boleh Ada Prajurit TNI Berperilaku LGBT"(source)

Silaturahmi antara Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung dengan insan media sewilayah Kota Medan, yang berlangsung di Lounge Ballroom, gedung utama Makodam I Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (berlangsung begitu akrab. Dalam pemaparannya, (26/2/2016) pagi, tentara berdarah Manado itu menyinggung berbagai hal yang bersinggungan dengan ruang lingkup TNI, terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Disebutkan Lodewyk, dirinya punya beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Dia menyebutkan, terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini. Hal itu pula yang menggugahnya hingga selalu ingin mengajak kaum jurnalis untuk tetap berada di koridornya sebagai sosial kontrol.

Lodewyk mengajak agar wartawan peduli dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Era transparansi ini, katanya, harus dimanfaatkan untuk mengawal perjalanan negara dengan cara mengawasi aparatur pemerintah agar tetap melakukan tugasnya dengan benar “Mari kita dukung program-program pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau ada pejabatnya yang menyalah, termasuk bila ada kebobrokan di tubuh TNI, beritakan saja. Wartawan jangan takut. Kita siap demi perbaikan. Reformasi harus tetap dikawal,” katanya. Lodewyk mengaku miris sekaligus ngeri melihat kondisi yang terjadi sekarang ini. Terlalu banyak bahaya yang sedang mengancam keberlangsungan NKRI. “Di saat kita sedang gencar-gencar memberantas narkoba yang sudah meraja lela, negara kita diserang lagi dengan fenomena LGBT,” paparnya.

Jenderal bintang dua itu bahkan punya keyakinan, fenomena narkoba dan LGBT, adalah settingan dari pihak yang ingin merusak bangsa Indonesia. “Iya, ini settingan juga. Saya curiga ada tangan-tangan yang tak terlihat untuk merusak bangsa ini. Mungkin saja itu negara lain, atau kelompok mau pun golongan tertentu,” sebutnya. Karena itu, Lodewyk meminta semua pihak, terlebih kaum jurnalis untuk mau mewaspadai berbagai serangan yang hendak merusak keberlangsungan NKRI tersebut. Apalagi, ada support secara terang-terangan dari pihak tertentu yang hendak meloloskan aspirasi pengakuan terhadap kaum LGBT. “Mari kita semua harus waspadai. Jangan sampai itu disetujui. Itu kan pengingkaran. Jelas-jelas bertentangan dengan norma dan agama,” kata jenderal yang sebelumnya bertugas sebagai Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Masih terkait fenomena LGBT, tentara lulusan Akademi Militer tahun 1985 ini mengaku begitu heran, kenapa orang-orang seperti itu justru banyak fans-nya. Hal tersebut, kata mantan Kasdam V/Mulawarman itu, bisa dilihat dari sederatan nama artis papan atas Indonesia yang diduga kuat tergolong dalam kelompok tersebut. “Jangan-jangan di antara yang hadir ini, ada yang nge-fans sama mereka-mereka itu,” ujarnya yang spontan mengundang gelak tawa undangan yang hadir.

Disebutkannya, kalau orang dewasa yang nge-fans, tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi bagaimana bila yang nge-fans pada mereka adalah anak-anak kita yang masih di bawah umur? “Tentunya anak-anak kita bisa meniru kan? Coba bayangkan, kalau anak-anak kita meniru mereka, dan besarnya nanti seperti apa kalau jadi anggota dewan, atau jadi wartawan seperti Saudara-saudara? Bisa gawat kan?” katanya yang lagi-lagi memicu semua yang hadir tertawa.
http://metro-online.co/pangdam-ibb-n...erusak-bangsa/


Politikus PDIP Musdah Mulia Dukung Atheis dan Minta Diakui di Indonesia
14/02/2016

Musdah Mulia tentang Penganut Atheis di Indonesia


Politikus PDIP yang juga Direktur Eksekutif Megawati Institute Prof Musdah Mulia menyatakan dukungan terhadap atheis di Indonedia. Pernyataan kontroversi Musdah Mulia itu bisa dilihat di Youtube berjudul “Musdah Mulia Tentang Penganut Atheis di Indonesia.”

Musdah menyesalkan aparat kepolisian yang menangkap seseorang penganut athies di Indonesia bernama Aan. Bagi Musdah seseorang athies itu bukan sebuah kejahatan. “Apakah penganut atheis itu dianggap kejahatan dan polisi berhak menangkapnya?” tanya Musdah.

Kata Musdah bahwa negara Pancasila tidak ada persyaratan bahwa warga negaranya harus beragama atau kepercayaan tertentu.
“Kalau membaca sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan kata Tuhan yang artinya lebih mementingkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih mementingkam nilai-nilai ilahiah, kejujura dan solidaritas,” ungkap Musdah.

Kata Musdah orang athies atau tidak beragama bisa menjalankan nilai-nai ilahiah seperti itu. “Orang yang tidak beragama itu sebenarnya tidak mau terikat dengan ikatan formal yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaan. Mereka mengakui kebaikan dan tidak merugikan orang lain,” jelas Musdah.

Musdah menegsskan menjadi beragama atau tidak beragama (athies) itulah pilihan bebas bagi seseorang. “Tentu bagi saya beragama tentu berharap seperti beragama yang saya anut, namun sosiologis yang terjadi masyarakat tidak mungkin memaksa agama yang kita anut. Memilih atau tidak memilih itu pilihan bebas bagi warga negara. Negara melindungi, sepanjang tidak melanggar dan menganggu masyarakat,” pungkas Musdah.
http://suaranasional.com/2016/02/14/...-di-indonesia/