Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKIJakarta membongkar 64 rumah yang berada di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Meski sebagian besar warga telah mengambil kunci rusun, namun masih ada beberapa warga yang menolak relokasi tersebut.

Sejumlah warga yang menolak pembongkaran berkilah jika mereka membayar pajak bumi dan bangunan selama ini.

Tidak hanya itu, ia juga menyayangkan pihak pemerintah yang tidak transparan dalam upaya penertiban tersebut.

"Saya sudah tinggal di sini dari tahun 1974. Saya menolak relokasi karena penyelesaiannya tidak transparan," ungkap Ratna salah satu warga yang menolak relokasi warga.

Meski pembongkaran berjalan aman dan tidak ada perlawanan warga, seorang anggota lembaga bantuan hukum (LBH) yang menjadi kuasa hukum warga Bukit Duri, Aldo Felix Januardy mengaku dipukul oleh polisi dan Satpol PP serta Camat Tebet.

Saat kejadian, Alldo tengah mendampingi warga Bukit Duri yang menjadi sasaran penggusuran.

Lebih lanjut, Aldo menduga tidak hanya dirinya yang mendapat kekerasan dari pihak aparat, tapi juga warga.

Sebab saat itu, dia mengaku bersama warga hanya meminta kepada pejabat DKI dan aparat yang datang untuk bersikap profesional dan mematuhi proses hukum, karena gugatan warga di PTUN masih berjalan.
http://m.merdeka.com/peristiwa/ahok-...ukit-duri.html

kasian gan... warganya sendiri digusur