JAKARTA, KOMPAS.com - Nama sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 41 di Jalan Harsono RM Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk sebagai sekolah yang akan menerima pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 6 miliar. Kepala Sekolah SMP Negeri 41, Afrisyaf Amir, mengaku tidak pernah mengajukan hal tersebut.
"Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," kata Afrisyaf, kepada Kompas.com, di kantornya, Jumat (27/2/2015).
Afrisyaf menjelaskan, mengenai pengadaan alat, bukan pihak sekolah yang menentukan. Apalagi mengenai anggaran Rp 6 milar yang disebut untuk mengadakan peralatan tersebut. Itu, menurut dia, merupakan kewenangan dinas pendidikan.
"Kalau kegiatan dengan anggaran yang seperti itu tidak ranah kami. Hanya melakukan tugas mengajar mengawasi kegiatan belajar mengajar dan memperhatikan kelangsungan di sekolah," ujarnya.
Afrisyaf mengatakan, sekolah hanya menerima apabila ada kiriman peralatan untuk kegiatan belajar mengajar. "Namanya, sekolah dikirim alat pendidikan sesuai pendidikan kita dalam artian kita menerima," ujar Afrisyaf.
Afrisyaf pun mengaku tak tahu apa fungsi UPS. Sekadar informasi, UPS adalah alat untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama tidak berfungsi. Biasanya untuk perangkat komputer pada saat listrik padam. (Baca: Hasil Penyelidikan Ahok, 49 Sekolah Terima UPS Anggaran "Siluman")
Afrisyaf mengaku, dirinya juga kaget nama sekolahnya tiba-tiba muncul di media, terkait hal ini. Ia baru mengetahuinya saat membaca media pada Rabu (25/2/2015). "Kami sendiri tahu setelah baca di media. Ya, kagetnya kenapa nama sekolah saya masuk," ujar Afrisyaf.
Sebelumnya, Gubernur Ahok menyebutkan adanya penambahan anggaran pada Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan. Penambahan itu adalah pengadaan UPS untuk SMPN 37 Rp 6 miliar, pengadaan UPS SMPN 41 Rp 6 miliar, alat peraga elektronika mikro-kontrol untuk SMA Rp 3 miliar, professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar, pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar, dan pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ya.Rp.6.Miliar
Nahlo...nahlo..nahlo
Ane pastiwantor = pasukan anti dewan koruptor
Quote:
Original Posted By revolusiyuk►
Nih ane kasih contekan ups kelas dewa.
new.abb.com/ups/systems
Harga silahkan cek di web .
Quote:
Original Posted By woodensword►
Kadisdik Tegaskan Tak Ada Pengadaan UPS untuk 2015, Beda dengan Versi DPRD
Kadisdik Tegaskan Tak Ada Pengadaan UPS untuk 2015, Beda dengan Versi DPRD
=========
Quote:
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Arie Budiman berbicara tentang pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dan peralatan pendidikan senilai Rp 105 miliar yang tercantum di APBD 2015 versi DPRD. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan pengadaan UPS dan peranti pendidikan semacam itu.
"Untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain," ujar Arie dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (27/2/2015).
Namun itu adalah APBD versi Pemprov DKI Jakarta. APBD 'buatan' DPRD beda lagi. Menurut Arie, APBD 2015 versi DPRD mencantumkan pengadaan UPS dll sehingga ada perbedaan dengan APBD yang di Ahok. Ahok mencatat ada dana siluman Rp 12,1 triliun yang APBD versi DPRD.
"Makanya itu yang sedang kemudian jadi perbedaan," imbuhnya.
Arie menambahkan, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tahu menahu atas APBD versi DPRD. Karena hal tersebut bukan menjadi 'porsi' SKPD.
"SKPD nggak tahu sampai proses (versi DPRD). Bukan menjadi porsi kami. Kita nggak tahu angka Rp 12,1 triuliun itu dari mana. Saya sampaikan untuk 2015 nggak ada," ucapnya.
Arie kemudian langsung berbicara pada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD atas hal tersebut. "APBD itu kan mencakup seluruh dinas. Konfirmasi ke Bappeda," tuturnya.
Dia juga menegaskan, dia tidak tahu-menahu soal dana siluman pengadaan UPS seharga Rp 5 miliar/sekolah pada 2014 lalu. Karena saat itu dia masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
Ahok pada Kamis (26/2/2015), mengatakan, ada 'dana siluman' pengadaan UPS untuk 55 sekolah pada 2014. Setiap sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar untuk UPS.
"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar," kata Ahok yang membongkar praktik dana siluman APBD 2014 itu.
Ahok menuding anggota DPRD membuat anggaran versi sendiri tanpa melalui e-budgeting. Banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek-proyek fiktif. Anggaran abal-abal itu dibuat setelah rapat paripurna yang mengesahkan RAPBD 2015 digelar.
Untuk Dinas Pendidikan saja, proyek fiktif sebanyak Rp 105,876 miliar. Proyek palsu itu itu selain pengadaan UPS adalah proyek pengadaan alat peraga untuk PAUD (Rp 15 miliar), peralatan audio class SD (Rp 4,5 miliar), hingga professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri (Rp 25,5 miliar).
DPRD DKI Jakarta saat ini berusaha menggulingkan Ahok dengan menggunakan hak angket dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan etika.
Sumber :http://m.detik.com/news/read/2015/02/27/120741/2844825/10/kadisdik-tegaskan-tak-ada-pengadaan-ups-untuk-2015-beda-dengan-versi-dprd
