SICOM Mencabut izin penyiaran Metro TV dan TV One. Demikian desakan Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP) ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Hal itu menyusul rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasalnya kedua stasiun televisi itu dianggap telah menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik peserta Pemilu Presiden 2014.

Disampaikan Ketua KIDP yang juga perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014), pihaknya mendesak agar Kemenkominfo segera merespon rekomendasi KPI.

“Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, untuk segera merespons rekomendasi KPI agar mengevaluasi, bahkan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Metro TV dan TV One yang mempergunakan frekuensi publik,” katanya.

Eko menambahkan, KPI telah melayangkan teguran pada Metro TV dan TVOne sebelum rekomendasi disampaikan ke Kemenkominfo. Namun, kedua stasiun televisi itu terus saja melakukan pelanggaran.

Rekomendasi KPI ke Kemenkominfo mendesak agar pemerintah mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi TV One dan Metro TV. Sebab, kedua televisi tersebut tidak netral dalam hal pemberitaan.

Kedua televisi itu dinilai telah melanggar Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Aturan itu berbunyi, “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.”

Tak hanya itu, saat ini juga beredar petisi masyarakat yang mendesak pencabutan izin frekuensi Metro TV dan TV One.

“Hingga hari ini, petisi melawan TV One sudah ditandatangani 26.050 orang, sedangkan petisi melawan Metro TV ditandatangani 3.599 orang,” pungkasnya.
Sumber : http://www.siagaindonesia.com/2014/0...-tvone-dicabut